Hukum Pincang, Indonesia Gagal Berdiri di Kaki Sendiri

Pernah tidak mendengar ungkapan “serahkan semuanya pada mekanisme hukum” ? saya yakin hampir semua orang pernah mendengar kalimat tersebut. Sebuah kalimat yang menyugesti kita untuk percaya bahwa hidup kita terikat oleh hukum di sebuah negara yang (seolah) berkeadilan.

Percayakan saja, mekanisme hukum akan menunjukan konsekuensi sebab–akibat yang bijak. Kurang lebih demikian.

Mempercayakan proses atas tindak pelanggaran atau kejahatan kepada mekanisme hukum di mana para penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan sebagainya) sebagai ahli mekanisnya, kurang lebih sama halnya dengan mempercayakan sebuah barang yang sangat berharga untuk dititipkan di tempat penitipan barang. Apa yang membuat kita yakin semuanya akan baik-baik saja dan berjalan sesuai prosedur ? ya, kepercayaan.

Ketika kita didorong untuk menyerahkan  persoalan hukum pada mekanisme hukum, maka apa yang terjadi jika ahli mekanisnya sudah tidak bisa lagi dipercaya ?. Sama halnya dengan menitipkan barang tapi penjaga penitipannya ternyata maling. Sulit, sangat sulit untuk percaya apalagi yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai prosedur dan berkeadilan.

Pagi ini (Selasa, 7/1/2014) saya membaca sebuah berita yang menambah catatan panjang rekayasa hukum, dimana seseorang yang tidak bersalah dipaksa bersalah. Mahkamah Agung (MA) membongkar rekayasa narkoba oleh polisi terhadap Rudy Santoso (41) dan Ket San (21). Ini mengerikan !

Saya jadi ingat pepatah yang mengatakan “lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah, ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Pepatah tersebut memang tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, tapi kita bisa menarik pesan moral betapa kejam dan kejinya ketika orang yang tidak bersalah harus dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya atau kejahatan yang diada-adakan ?

Jika saya simak modus dari rekayasa tersebut yang diberitakan oleh detik.com  (Ini Modus Rekayasa Penyidik Kasus Narkotika yang Jerat Ket San dan Rudy) tambah memprihatinkan lagi. Sedikitnya ada dua unsur yang melatari rekayasa tersebut, yaitu pemerasan dan memenuhi target penanganan kasus di setiap satuan atau unit kerja. Jika ini benar, betapa gilanya hukum di negara kita.

Kenapa saya katakan gila ? karena siapapun bisa dicokok sewaktu-waktu tanpa alasan yang kuat. Kapanpun kita bisa menjadi korban rekayasa tersebut.

Belum lagi harus melalui proses penyidikan yang menyakitkan, proses hukum yang panjang dan menyesakan, berhimpitan di dalam tahanan dengan segala keankerannya. Orang yang benar-benar bersalah saja bisa terguncang mentalnya, apalagai yang tidak ?

Kalau saja itu benar rekayasa, saya berharap para perekayasanya mendapatkan sanksi berat. Tapi, rasanya tidak mungkin, karena dengan tegas Karopenmas Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan tidak akan memberikan saksi apa pun kepada anggota polri karena seluruh proses sudah sesuai prosedur.

Saya jadi bingung mana yang benar, MA dengan putusan akhirnya yang mengungkapkan adanya rekayasa atau Polri dengan hasil penyidikannya. Tapi saya yakin, bahwa salah satunya pasti keliru.

Terlepas dari siapa yang benar, yang jelas ada yang salah pada penegak hukum di negara kita. Banyak yang bersalah tapi lepas dari jeratan hukum. Ada juga yang tidak bersalah tapi diketuk palu bersalah.

Hukum yang pincang
Ilsutrasi (sumber gambar pra-edit : http://familybusinessinstitute.com)

Bersamaan dengan berita adanya rekayasa kasus narkoba yang dilakukan oleh penyidik Polri. Muncul berita putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Indar Atmanto, eks Dirut Indosat Mega Media (IM2).

Kasus ini mungkin tidak begitu menarik perhatian masyarakat. Maklum, kasusnya lumayan rumit dan tidak mudah dipahami. Tapi kalau kita mau sedikit kepo, sebetulnya ada ancaman serius terhadap sesuatu yang sudah seperti menjadi kebutuhan dasar sehari-sehari kita. Yaitu, layanan internet.

Awalnya saya tidak begitu tertarik mengikuti perkembangan kasus ini, tapi karena menyangkut nafas 280 internet service provider (ISP) yang bisa berdampak pada “dapur” saya, akhirnya saya coba simak perkembangannya.

Kasus yang menjerat Indar Atmanto sendiri awalnya berbau modus pemerasan. Hingga si pemeras (inisal DAK) berhasil ditangkap lalu dimasukan ke kerangkeng. Yang lucu, sudah jelas-jelas kasus tersebut  pemerasan semata, tapi kasusnya terus dipaksa dikatrol ke meja hijau oleh jaksa yang bermaslah (baca JK : Jaksa Kasus Indosat – IM2 Bermasalah ).

Bau rekayasa begitu kuat di kasus ini. Apalagi kalau melihat kejanggal-kejanggalannya, sampai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun malah makin menampakan kejanggalan ( Tempo : Putusan Banding atas Indar Atmanto Indosat Janggal).

Awal saya respek dengan kasus ini karena urusan dapur semata. Ya, mata pencaharian saya sangat membutuhkan koneksi internet. Sementara jika klimaks pada kasus IM2 atau Indar Atmanto ini divonis (paksa) bersalah, maka akan ada 280 ISP yang siap-siap jadi sasaran tembak gugatan tanpa dasar. Bisa dipastikan, 280 ISP itu akan kalah dan gulung tikar, karena pola bisnisnya sama dengan IM2 yang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dipastikan sudah sesuai dengan regulasi yang dibuat Kemenkominfo (lalu dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi oleh Jaksa dan hakim. Aneh bukan ?). Kini, saya respek dengan kasus ini bukan lagi karena sekedar urusan dapur semata, tapi soal nurani atas hukum yang dipelintir oleh orang-orang yang lalai terhadap firman Allah :

[quote style=”3″]Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS Al-Maaidah:8 [/quote]

Ya, ada kebathilan yang mengancam hak seseorang (dan keluarganya) atas keadilan yang seharusnya bisa ia nikmati sebagai warga yang terikat oleh hukum di negara yang dicintainya.

Semoga hukum di Indonesia yang sedang sakit ini bisa benar-benar sembuh. Sebelum benar-benar menjadi negeri yang tuna daksa (baca : pincang). Karena tegaknya hukum adalah tegaknya bangsa ini berdiri. Kalau negeri kita sudah tuna daksa, tak’kan kokoh ia berdiri di kaki sendiri (berdikari).

4 komentar untuk “Hukum Pincang, Indonesia Gagal Berdiri di Kaki Sendiri”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *