Seperti sebuah gerakan dengan satu komando, dalam hitungan jam media-media masa baik yang mainstream maupun yang lagi merangkak ramai-rama gencar memberitakan tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Sebelum menyampaikan tulisan ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang harus digaris bawahi oleh para pembaca. Bahwa, saya tidak sedang membela FPI maupun menyerang media. Saya hanya ingin menyampaikan rasa ketidakpuasan saya terhadap media, khususnya media-media besar yang cenderung tidak independen dan berimbang dalam menyampaikan berita.

Disadari atau tidak media memberikan pengaruh terhadap pesan moral, wawasan, dan sudut pandang Masyarakat. Namun sepertinya seolah ada pemanfaatan untuk pengaruh yang terakhir saya sebutkan.

Medianya tidak fair, FPI di bombardir secara sepihak untuk mengarahkan dan menggerakan pada satu opini yang negatif. Masyarakat sama sekali tidak akan pernah melihat satu sisi positifnya (yang menurut mereka itu memang tidak ada) karena terus dijejali oleh pemberitaan yang tidak berimbang.  Pemberitaan yang pesan kebencianya  melebihi apa yang dituduhan kalau FPI penyebar kebencian dan kekerasaan.

Pendapat-pendapat para tokoh yang dikutip-pun adalah pendapat tokoh-tokoh yang cenderung memang tidak suka dengan adanya FPI, terlepas itu terkait dengan masalah kekerasan atau bukan. Yang lebih lucu lagi ketika pendapat sang tokoh tersebut dikutip sepotong-sepotong. Kutipan tersebut cenderung lebih mengarahkan masyarakat untuk semakin membenci FPI. Kenapa tidak dimintai pendapat tokoh netral dan pendapatnya tidak membuat  masyarakat tergerak untuk konflik horisontal ?.

Kalau terjadi konflik horisontal dengan korban yang tidak sedikit lalu siapa yang salah, FPI kah sebagai subjek yang disorot hanya sisi negatifnya ?, Media kah yang mengaduk-ngaduk semuanya menjadi riuh ?, atau tokoh yang pendapat negatifnya dikutif oleh media ?.

Berbicara Kekerasan

Hal yang paling dijadikan alasan keinginan untuk membubarkan FPI adalah isu kekerasan. Kekerasan mana yang begitu membuat FPI terkesan lebih seram dari kelompok-kelompok yang berebut lahan parkiran ?.

Seharusnya kalau media mau menghiperbolakan isu pembubaran ormas yang identik dengan kekerasan maka bukan hanya FPI yang harus dibubarkan, dan bukan hanya FPI yang jadi bulan-bulanan media. Ada ribuan ormas yang harus “digulung”, yang lebih keras dan mungki bagi Anda sebetulnya lebih meresahkan  dibanding FPI. Tapi itu tidak pernah diangkat, entah karena apa alasannya.

Kalau FPI kisruh maka dalam beritanya nama “FPI” disebutkan dengan jelas dan di tulisan dengan kontras. Tapi kalau ada ormas lain yang “murni premanisme” rusuh, media hanya menyebut “Sebuah Ormas” dalam pemberitaanya, cenderung enggan menyebutkan nama ormasnya. Why ?

Headline beritanya “Pembubaran Ormas-ormas Anarkis”, tapi kontennya FPI semua. Sedangkan setahu saya kalau sudah ada pengulangan kata subjek, itu artinya sudah lebih dari satu (majemuk). Lalu siapa saja ormas-ormas tersebut ?, kenapa Cuma FPI yang di ekspos ?.

Berapa banyak sih jiwa  yang menjadi korban FPI ?. Lalu bandingkan berapa banyak korban narkoba dan miras yang sekali ngefek bisa menyebabkan belasan orang tewas seketika ?. Kenapa begitu banyak tempat hiburan yang menjadi basis penghancuran generasi bangsa, yang lebih mengancam kehadirannya dibanding FPI Anda diam saja ?, sementara FPI berusaha membersihkan sampah-sampah tersebut dengan caranya sendiri pemberitaan miringnya begitu luar biasa. Anda punya cara yang lebih sederhana dan efektif ?. Lakukanlah itu.

Lalu apa yang sebenernya Anda bela ?. Generasi bangsa atau kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang tidak peduli tentang hari esok negeri ini, yang penting mereka untung, dan mereka merasa kehadirannya terganggu oleh FPI ?

Adanya FPI bukan tanpa sebab, begitupun dengan kekerasan yang dilakukan oleh FPI saat menggeruduk tempat-tempat maksiat. Tidak kah Anda khawatir kalau kelak anak-anak Anda menjadi bagian dari lingkaran kemaksiatan ?, Apakah Anda ingin setelah meninggal maka anak Anda tidak pernah mendoakan Anda karena anak Anda sedang sibuk maksiat di tempat maksiat ?. Lalu alasan apa yang harus memperbolehkan kita akan adanya tempat maksiat ?.

FPI tidak akan ada kalau tidak ada yang mengharuskan FPI ada, ditambah lagi ketika para abdi negara ini tidak mampu menjadi abdi yang amanah dan bertanggungjawab.

Ketika terjadi demo-demo anarkis di depan gedung MPR/DPR, yang jadi korban kerusakan adalah fasilitas gedung seperti pagar, gerbang, dan lain sebagainya yang tidak lain dibangun dari uang rakyat, tapi tidak ada yang teriak-teriak menganggap itu meresahkan dan merugikan. Padahal nantinya uang rakyat lagi yang digunakan untuk memperbaikinya. Okey, mungkin itu karena dianggap “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”.

Tapi kemudian ketika FPI merusak tempat-tempat maksiat yang TIDAK DIBANGUN dari uang rakyat, sepertinya begitu banyak orang-orang yang menganggap itu sebagai sesuatu yang meresahkan. Resahnya seperti melebihi uang rakyat yang terus dikuras. Siapa sih sebenranya yang Anda bela ?, masyarakat atau yang punya tempat maksiat ?.

Atau jangan-jangan media-media sendiri merasa terancam eksistensi “kapitalis dan liberalisme”  bisnisnya sehingga sampai harus meletakan dasar-dasar jurnalisme yang semestinya independen dan berimbang, bukan mengarahkan masyarakat pada satu pendapat kepentingan.

Tidak Adakah Satu Kebaikanpun ?

26 Desember 2004, Bumi Nangroe dihempas tsunami dan gempa bumi 9,3 SR. Hampir 130 ribu jiwa masyarakat Aceh yang meninggal dunia. Mengingat banyaknya korban jiwa, jenajahpun dimakamkan secara masal kedalam liang lahat yang sama. Di beberapa proses pemakaman, nyaris tidak seperti pemakaman layaknya manusia yang meninggal. Bisa dimaklumi memang, karena kondisi yang kurang memungkinkan, dan Agamapun memaklumi itu.

Tapi ada beberapa kelompok relawan yang berusaha “memanusiakan” jenajah-jenajah tersebut. Tidak hanya sekedar membantu pencarian jenajah, tapi jenajahnya pun dimandikan, dibersihkan, dikafani, dan bahkan disholatkan. Salah satunya adalah tim relawan FPI.

Tanpa rasa jiijik ataupun kekhawatiran timbulnya penyakit akibat terkena kulit jenajah yang mengelupas, dengan sigap mereka lindungi hak-hak manusia meskipun sudah tinggal raga.

Sobat-sobat tidak tahu tentang ini ?

Wajar saja, karena media-medianya memang begitu benci terhadap FPI, dan sudah barang tentu enggan memberitakan sisi hal ini.

Lalu kenapa FPI nya sendiri tidak menyebar luaskan aktivitas ini ?

Kalau sudah Lillahita’ala, mungkin publikasi tidak lagi penting. Kalaupun FPI melakukan publikasi sudah pasti gaungnya tidak ada selantang suara media.

Mungkin ada yang ingin mengatakan “siapa sih sebenarnya media-media tersebut ?”. Tidak perlulah Anda mempertanyakan hal itu, kecuali kalau Anda ingin menjebak saya dalam pusara hukum yang sudah berada di pihak yang sudah bisa ditebak.

Yang lucu laginya begini, media-media tersebut berkedok independen dan berimbang, bahkan sangat melarang hal-hal yang berbau SARA. Tapiiiiii……, mereka begitu bersemangat kalau memberitakan hal-hal yang bebau perselishan SARA, selanjutnya membiarkan para pembacanya berselisih, berdebat, dan bertengkar di kolom komentar beritanya tanpa moderasi.  Media macam apa ini kalau hanya menjadi fasilitator konflik dibanding pemersatu ?. Terus dengan seenaknya bilang “Itu Diluar Tanggung Jawab Kami”.

Kontradiksi Antara Kebenaran Hakikat dan Kebenaran Prosedural (Disarikan dari EraMuslim)

Dari beberapa konten media, saya berasumsi kalau mediapun memiliki banyak kepentingan. Entah itu ideologi, politik, ekonomi, ataupun bisnis dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga bahwa karakter awak media akan sangat mempengaruhi karakteristik wajah media tersebut. Sederhananya, kalau kita melihat “siapa orang dibalik layarnya ?”, maka terbayang sudah akan seperti apa sudut pandang media masanya.

Kalau menurut Eramuslim :

“Seorang muslimkah dia, liberal, agnostik, kejawen dan sebagainya, akan mempengaruhi berita-berita yang disuguhkan.

Pembaca pun hanya menjadi penonton, yang jika tidak hati-hati dan cerdas, akan terhanyut dan terombang-ambing dalam pusaran informasi yang begitu deras dan terbuka. Independensi media massa pun dipertanyakan”

Jika kita melihat sisi hakikat yang dilakukan FPI, maka kebenaran yang diusung tidak terbantahkan. Misalnya begini, Anda atau Saya pasti akan setuju kalau minuman keras, prostitusi, perjudian dan sejenisnya adalah hal-hal yang merugikan dan tidak bermanfaat. Lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Tidak perlu lah sampai ditanya berapa banyak bukti kehancuran akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kecuali bagi penganut adanya “kebenaran relatif”, sudah barang tentu hal-hal tersebut tidak berlaku.

Apa yang dilakukan FPI secara hakikat adalah benar, karena mereka berusaha menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang sudah endemik. Kekerasan yang mereka lakukan biasanya menjadi pilihan terakhir, karena adanya kelompok penentang. Pun hingga saat ini, kekerasan itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Bandingkan dengan kekerasan di daerah, misalnya Ambon, Poso, Bima, Makassar dan lainnya sebagainya, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kebenaran hakikat yang diyakini FPI bertabrakan dengan kebenaran prosedural yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ambil contoh kasus Perda Miras yang ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri berdalih Perda-perda Miras bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. Oleh sebab itu, muncul wacana pencabutan Perda-perda tersebut.

Secara prosedural perundang-undangan, upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar untuk mencabut Perda-perda tersebut. Tapi, secara hakikat, dia akan bertabrakan dengan kebenaran hakikat tadi yang tidak bisa terbantahkan.

Inilah contoh kasus yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok seperti FPI. Selama kebenaran prosedural tidak berdasarkan kebenaran hakikat, maka akan selalu lahir generasi serupa. Dan, bagi mereka yang sungguh-sunggu memerangi FPI dikhawatirkan terjangkit penyakit Islamophobia yang wabahnya sudah mendunia, dan itu tidak terlepas dari tindak-tanduknya media.

Open your mindset, open your eyes !.

Mungkin akan ada yang merasa tidak suka dengan tulisan ini. Itu sah-sah saja dan wajar tentunya. Sewajar saya yang merasa kalau media semakin tidak berimbang  tentunya. Media punya hak memberitakan, organisasi punya hak untuk dibentuk, dan sayapun punya hak untuk berpendapat. Terlepas dari Anda sukai ataupun tidak. Selebihnya, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam opini saya ini, dan juga mohon maaf kepada yang mungkin merasa dirugikan.

Sekali lagi saya tidak sedang membela FPI, karena saya juga tahu kalau kedamaian itu lebih baik dari kekerasan. Saya hanya berharap mudah-mudahan media bisa lebih berimbang dalam menyajikan pemberitaan.

Baru-baru ini kita semua tahu, kehebohan melanda seantero persada nusantara saat dan setelah ditangkapnya M. Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus korupsi Wisma Atle SEA Games di Palembang. “Kicauan-kicauannya” dari tanah pelarian sempat membuat gerah orang-orang yang disebutkan olehnya, seperti misalnya saat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan “Nazaruddin itu politikus bukan penyanyi, dan nyanyian-nyanyiannya tidak enak didengar”.

Setelah Nazaruddin tertangkap, situasi jadi serba “tiarap”. Berbagai pertanyaan dan harapan hinggap di banyak kepala, pertanyaan atas mungkinkah Nazaruddin akan mengungkapkan semuanya selantang kicauannya di tanah pelarian ?, dan harapan akan adanya upaya bersih-bersih secara besar-besaran dimana Nazaruddin bisa berperan sebagai “whistle blower”.

Ditengah berbagai pertanyaan dan harapan tersebut, nampaknya rasa ragu dan ketidakyakinan kalau kasus yang melibatkan Nazaruddin bisa diusut, dibongkar dan diselesaikan dihadapan hukum yang pasti secara tuntas. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sudah ada contoh kasus sebelumnya yang timbul – tenggelam – timbul – tenggelam – dan tidak timbul lagi, seperti kasus Bank Century, kasus Dirjen Pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus Dugaan Suap Pemilihan Deputi Gubernur BI, kasus pembunuhan Munir, dan berbagai kasus lainnya.

Melihat banyaknya orang-orang yang disebutkan oleh Nazaruddin di pelarian yang dikuatkan oleh pernyataan para mantan pekerjanya, muncul dugaan dimasyarakat kalau Nazarudin akan dibungkam supaya tidak membongkar kebobrokan dinegeri ini yang sedikit banyaknya melibatkan/diketahui olehnya.  Dan kalau memang itu terjadi (naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang sampai sekeji itu ya), kurang lebih ada 3 (tiga) kemungkinan cara untuk membungkan Nazarudin supaya tidak “ngoceh”, antara lain ;

Pencucian Otak dan Ancaman

Ini dianggap cara yang paling memungkinkan, sebab ini merupakan cara yang bisa dibilang halus dan metafisik. Yang “dihajar” langsung mental dan pikirannya. Kita tidak perlu dulu membayangkan dengan cara “black magic” atau lain sejenisnya, cara yang paling sederhana adalah dengan memberikan kondisi lingkungan dan waktu yang membuat Nazarudin tidak nyaman, tertekan, dan klimaksnya membuat dia defresi dan stres.

Masih ingat dengan kasus pencucian otak yang dilakukan oleh NII ?, cara tersebut bukan tidak mungkin juga bisa dilakukan pada Nazaruddin. Pengkondisian yang terus menerus membuat tegang saraf dan meningkatnya tekanan darah akan sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan fatalnya bisa mempengaruhi juga daya ingat yang berujung pada alzheimer atau bahkan lupa ingatan. Kalau sudah lupa ingatan atau minimal punya penyakit lupa akut, maka tidak akan ada lagi yang bisa diungkapkan oleh Nazaruddin.

Selain dengan cuci otak, bisa juga dengan ancaman mengenai keselamatan keluarganya. Sedikit banyaknya ancaman tersebut juga kembali akan mempengaruhi kondisi mental dan pikiran Nazaruddin. Meskipun ancaman tersebut belum tentu benar dilakukan, setidaknya sudah memberi tekanan psikologis bagi dia.

Dijanjikan dan Diberikan Keuntungan

Ini mengingatkan kita kembali kepada Gayus Tambunan, dipenjara di tahanan paling “strength” tapi bisa jalan-jalan sampai ke Bali. Bukan tidak mungkin juga kalau ada yang mau membungkam Nazaruddin dengan menjanjikan dan/atau memberikan berbagai keuntungan buat Nazaruddin jika dia tidak membongkar kasus yang melibatkan/diketahui olehnya.

Keuntungan yang dijanjikan atau diberikan bisa macam-macam, bisa keuntungan materi dan finansial, keringanan hukuman, kembali mendapatkan proyek, atau lain sebagainya. Cara ini juga sangat memberikan peluang untuk membuat Nazaruddin “diam”, apa sebabnya ?, salah satu yang membuat Nazaruddin melarikan diri jelas ia tidak ingin menikmati hotel prodeo, kalau saja ia bisa seperti Gayus yang dulu bisa jalan-jalan sampai ke Bali meskipun dipenjara, atau mungkin seperti Ayin yang ruang selnya bagaikan hotel bintang lima, why not buat Nazarudin untuk tidak membongkar kasusnya ?.

Diracun atau Dibunuh

Cara ini memang masih memungkinkan, tapi sepertinya kecil sekali kemungkinannya. Sebab terlalu beresiko dan biasanya tidak terlalu sulit bagi Kepolisian (jika polisinya bersungguh-sungguh) untuk menemukan pelakunya. Kemungkinan (seandainya) Nazaruddin diracun atau dibunuh belum tentu dilakukan oleh orang-orang yang menjadi korban “ocehannya”, bisa jadi dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak suka dan ingin mengkambinghitamkan Partai Demokrat atau rezim penguasa.

Tulisan ini tidak bermaksud mengajak para pembacanya untuk berpikir negatif terhadap proses hukum Nazaruddin, atau bersikap apatis terhadap kinerja para penegak hukum negeri ini. Ini tidak lebih merupakan gambaran pembelajaran atas proses hukum di berbagai kasus sebelumnya (khususnya kasus korupsi) yang tidak kunjung tuntas dan mencedrai perasaan masyarakat.

Mudah-mudahan saja opini prediksi ini salah total, artinya tidak ada upaya pembungkaman terhadap Nazaruddin, dan kasusnya bisa dibongkar, diproses, dihadapkan kepada kebenaran hukum hingga tuntas.

Amin… !

Banyak deskripsi tentang golongan putih atau golput. Meskipun banyak deskripsi tentang golput, tapi jarang ada penjelasan detil tentang golput, entah penjelasannya yang belum sampai ke mata dan pikran saya atau mungkin sayanya yg kurang serius mencari penjelasan tentang golput. Percaya atau tidak, sampai opini ini saya tulis di wikipedia sendiri belum ada ulasan tentang “Golput”.

Kalau ada yg berpendapat ; “Golput adalah orang-orang yang tidak menentukan pilihan pada Pemilihan Umum, Pilkada dan lain  sejenisnya”. Saya sangat tidak setuju. Boleh dong kita berbeda pendapat ?, yang penting kan tidak gondok-gondokan dan kelaperan. Heheheheee…

Saya lebih setuju kalau golput diartikan sebagai orang-orang yang memilih untuk tidak memilih pilihan yang ada. Jelas berbeda kan dengan pendapat diatas ?. Itu artinya golput juga merupakan pilihan dan hak setiap orang. Ada beberapa kalimat yang ujug-ujug muncul dipikiran saya :

Kalau kita diwajibkan (mau tidak mau) untuk memilih calon yang ada, itu artinya demokrasi memaksa dong ?. Paling tidak memaksa rakyatnya untuk memilih dari sekian banyok calon pemimpin yang oleh sebagian orang dianggap tidak layak. Lalu dimana letak kemerdekaannya dari demokrasi ?.

Sebagai negara yang mengadopsi faham demokrasi, semua warga negara punya hak yang sama (katanya), demikian juga dalam menentukan pilihan pada pemilu. Bebas memilih calon nomor 1, 2, dan lain sebagainya yang jumlahnya seabrek, harusnya bebas juga untuk memilih calon yang ada atau tidak tidak memilih calon yang ada.

 

Andaikata golput dianggap sah sebagai “suara” rakyat bagaimana ?. Oke, rasanya itu tidak mungkin. Tapi perlu diketahui bahwa banyak juga orang yang golput dengan dasar ideologi yang kuat. Baik ideologi yang bertolak belakang dengan demokrasi itu sendiri maupun yang sangat menjunjung faham demokrasi. Dan inilah yang disebut “Golput tapi berpolitik”. Banyak hal memang yang meyebabkan setiap orang untuk memilih atau tidak memilih pada Pemilu :

Masalah Internal KPU Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakn Pemilu, harusnya masalah seperti ini sudah tidak perlu terjadi. Kalau hal ini tidak terjadi sepertinya akan lebih berkesan dari Pemilu 1955 yang dianggap sebagai Pemilu paling membanggakan sepanjang sejarah.

Menyusun DPT adalah tugasnya KPU dan Pemerintah. Kalau untuk menyususn DPT saja masih babak belur dan amburadul bagaimanamungkin hasil pemilunya bisa dibilah sah. Kesalahan dalam penyusunan DPT bisa disebabkan secara sistematis maupun keteledoran, tapi ada juga keteldoran yang sistematis. Ada satu bagian dari Pemilu yang dihilangkan dari zaman orde baru, yaitu Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Dengan hilangnya Pantarlih ini Pemilu 2004 dan 2009 selalu diributkan dengan persoalan DPT.

Saya tahu persis banyak petugas-petugas pendataan pada Pemilu 2009 yang tidak mendata langsung secara door to door. Mereka banyak menggunakan data sensus atau data kependudukan lain yang tidak jarang sudah bisa dibilang basi, basi karena diantara nama-nama penduduknya sudah ada yang meninggal dunia. Belum lagi ditambah dengan masyarakat muda yang baru memiliki hak pilih.

Apatisme Masyarakat

Apatisme masyarakat dalam Pemilu tentunya bukan tanpa alasan. Kalau penguasa berkoar-koar rakyatnya supaya tidak golput dan bersikeras mengajak rakyat untuk memilih saya rasa percuma saja. Percuma, karena rakyat sekarang mulai tidak mudah dibodohi. Lima tahun mereka dikadali dan dikecewakan dengan janji-janji palsu sang calon yang kini berkuasa, wajar saja kalau mereka apatis. Dengan kata lain “milih calon atau tidak sama saja, lebih baik memilih tidak milih”. Jadi tunjukanlah kepada rakyat kalau rakyat tidak salah memilih Anda. Saya yakin, pada saatnya pemilu nanti tidak disuruhpun rakyat akan mendukung Anda kembali.

Memilih Golput Karena Ideologi

Ini memang tidak sebanyak yang apatis, tapi percayalah kalau prosentase orang-orang yang golput karena ideologis semakin meningkat. Jangan salahkan rakyat kalau mereka mempunya ideologi yang berbeda, tapi lihatlah diri Anda yang menjadi ujung tombak ideologi yang dipakai saat ini, jangan-jangan perilaku politik Anda saat ini sangat menunjukan kebobrokan ideologi yang Anda usung.

Masyarakat yang golput karena alasan ideologi bisa dibilang jauh lebih berpolitik dibandingkan orang-orang yang berprinsip “mau tidak mau, ya pilih aja yang ada”. Kebobrokan-kebobrokan para penguasa dan lingkungan yang setiap hari dikabarkan oleh media memberikan gambaran kalau “tidak ada satu partaipun yang baik dan benar, berarti ikut memilih sama saja ikut memperburuk keadaan”. Ini semakin memberikan alasan kepada mereka untuk beralih pada ideologi lain baik secara religius maupun dengan menunggu sampai adanya perombakan sistem ideologi secara signifikan.

Banyak alasan orang untuk golput, seperti banyaknya pula alasan orang untuk memilih calon yang ada. Tapi saya lebih percaya kalau orang yang golput itu mempunyai alasan yang lebih logis untuk memilih golput ketimbang kebanyakan orang yang “mau tidak mau, ya pilih aja yang ada”.

Pada Pemilu Legislatif  2009, Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sedangkan partai pemenangnya sendiri meraih 21.703.137 suara. Ini baru golput dari yang terdaftar, belum lagi yang tidak terdaftar. Kalau golput dianggap sebagai sebuah “pilihan” sudah jelas golputlah pemenangnya. Jadi jangan heran kalau tindak-tanduk angota parlemen kita sering menegecewakan, wong sama sekali mereka tidak mewakili keseluruhan rakyat Indonesia.

Kalau saja golput itu dihitung sebagai “pilihan”, maka bisa dipastikan saat ini kita tidak mempunyai wakil yang sah. Dan kalau golput dihitung sebagai suara yang sah, maka Ada apa dengan sistem kenegaraan kita ?.